PALANGKA RAYA SEMAKIN KEREN — Pemerintah Kota Palangka Raya di bawah kepemimpinan Wali Kota Fairid Naparin menunjukkan komitmen tinggi untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam program 100 hari kerja, Pemkot mengambil langkah proaktif untuk mengatasi berbagai hambatan regulasi yang kerap menghalangi penyaluran bantuan.
“Kami tidak ingin anggaran yang sudah ada tidak bisa dimanfaatkan hanya karena terbentur aturan teknis. Kalau ada kendala regulasi, kami cari solusinya. Prinsip kami: jangan sampai rakyat tidak terbantu hanya karena urusan administratif,” tegas Fairid dalam pemaparannya, Kamis (15/5/2025).
Contohnya, dalam penyaluran bantuan untuk UMKM dan BLT, ditemukan banyak calon penerima yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau tidak terdata dalam DTKS. Meski secara aturan hal ini bisa menjadi penghalang, Pemkot justru memilih pendekatan solutif.
“Banyak warga kita yang berpikir untuk makan hari ini saja sudah berat, apalagi harus mengurus NIB atau dokumen lain. Di sinilah pemerintah harus hadir. Kita bantu mereka urus, jangan malah dipersulit,” ujarnya.
Fairid juga meminta dinas-dinas teknis untuk lebih fleksibel dan berani dalam mengambil keputusan yang berpihak pada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa regulasi bukan untuk membatasi bantuan, melainkan sebagai pedoman yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Ia mengaku sering mengingatkan jajarannya agar tidak terjebak pada logika birokratis yang kaku. “Jangan sampai kita punya program, punya anggaran, tapi tidak bisa dijalankan hanya karena aturan yang belum menyesuaikan. Di situlah pentingnya keberanian mengambil langkah demi rakyat,” tambahnya.
Sikap ini menjadi bagian dari wajah baru birokrasi Kota Palangka Raya yang responsif dan berorientasi pada hasil nyata. Pemerintah tak sekadar menjalankan aturan, tetapi juga memastikan bahwa aturan itu tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Dengan langkah-langkah cepat dan kebijakan yang adaptif, Pemkot Palangka Raya berharap semua lapisan masyarakat, khususnya yang paling rentan, bisa benar-benar merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.
